PMII Dan Bupati Mamuju Bertemu, Ini yang Dibahas.

MAMUJU – Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, melakukan silaturahmi dengan bupati mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi. Rabu (10/1/ 2024).

Silanturahmi ini sebagai agenda perkenalan terhadap kepengurusan baru hasil Konfercab XII pengurus PMII cabang mamuju.

Dikesempatan itu juga Pengurus PMII menyampaikan berbagai issu strategis, termasuk aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Sekretaris umum PMII Mamuju, Ongki Prayudi mengatakan, agenda silaturahmi yang memang telah lama dijadwalkan tersebut menjadi ruang komunikasi dalam menjalankan peran sebagai sosial kontrol yang mengedepankan etika.

“Terdapat beberapa hal yang diteruskan kepemerintah daerah dalam hal ini Bupati Mamuju untuk dapat diberi jawaban, agar masyarakat luas dapat menerima informasi seterang mungkin, sehingga publik dapat menilai kinerja sekaligus mengawasi jalannya dinamika pemerintahan daerah,”Kata Ongki.

Pihak PMII mengampaikan mengapresiasi penerimaan bupati yang begitu terbuka, ia mengaku terkesan silaturahmi dapat dilakukan tanpa menghilangkan esensi pertemuan sebagai sosial kontrol PMII kepada pemerintah daerah

Terkonfirmasi terpisah, Ketua Cabang PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, yang tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut akibat kondisi kesehatan terganggu, mengatakan, PMII mamuju akan selalu menjalankan fungsi kontrol yang independen terhadap kinerja pemerintah, namun demikian ia memastikan akan tetap mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tujuan utama organisasi dalam mengawal dinamika pembangunan dapat dilakukan dengan lebih beretika.

Dirinya juga tidak menampik, upaya menyampaikan pendapat terkadang harus dilakukan dengan turun jalan ketika upaya dialog sudah dianggap buntu, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa dapat diterima oleh lembaga maupun individu pengambil kebijakan.

Sementara itu Bupati Mamuju Sutinah Suhardi dalam bincang santai bersama pengurus PMII mengatakan pemerintahanya tidak pernah membangun sekat apalagi anti kritik. Selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas publik, demonstrasi maupun penyampaian pendapat sah-sah saja dilakukan.

Sebab menurut Sutina, penyampaian pendapat akan menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan untuk selalu berada pada track yang seharusnya.

Sutina memberikan ruang kepada PMII Mamuju dan semua stakeholder di mayarakat untuk berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

“Misalkan, di sekolah-sekolah yang jauh di Kecamatan,ada guru PPPK nya yang malas atau tidak pernah menjalankan tugas,sampaikan kesaya,biar kita berikan tindakan.demikian kuga di unit kerja lain di lingkungan pemerintah kabupaten mamuju harus ada yang memgawasi agar mereka tidak melalaikan tugasnya”, ungkap Sutinah. (**)

About Author