MAMUJU – Ketua DPRD Sulawesi Barat,Siti Suaridah Suhardi meminta polemik permasalahan penyelesaian Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diselesaikan secara humanis.
“Kami Baru saja, melaksanakan rapat Pembentukan Panitia kerja terkait pengawasan pembangunan bendungan di Budong-budong, kami harap penyelesainya bisa dilakukan secara mumanis kepada masyarakat,” kata Suraidah saat ditemui disalah satu Warkop di Mamuju, Selasa (22/03/2022).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.
Namun mengalami kendala lantaran warga meminta untuk dilakukan ganti rugi lahan yang memiliki surat sporadik, sesuai ketentuan .
“Saya beharap pihak pelaksana melakukan ganti rugi tanah warga, kasian juga jika tanah yang digunakan tidak diganti, apa lagi itu adalah kehidupan mereka,” Sambung Suraidah.
Suraidah, meminta kepada warga agar bisa legowo jika pihak pelaksana melakukan ganti rugi berdasarkan NJOP tanah( jumlah taksiran harga bangunan dan tanah ).
“Saya harap warga jangan juga menaikkan harga tanahnya yang begitu tinggi, sama-sama imbanglah,” tutur Suraidah.
Suraidah menjelaskan, jika proses pembangunan tersebut mengalami kendala dan tidak jadi dibagung akan ada kerugian bagi Sulbar.
“Kalau tidak jadi dibangun, siapa yang rugi, kita semua ji orang Sulbar, bisa bisa anggaranya ditarik kembali kepusat,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini, berharap kepada pelaksana pelaksana pembangunan agar bentul betul merancang bendungan tersebut untuk dapat dimamfaatkan petani dalam jangka panjang tidak dibagun asal asalan.
“Saya beharap bendungan ini, tidak seperti bendungan lain di Sulbar, yang dibangun tidak berfungsi dengan baik. Saya mau bendungan ini usai dibangun langsung bisa dirasakan mamfaatnya oleh warga,” tutup Suraidah
Polda Sulbar Bangun Kantor PJR Pertama di Indonesia, Siap Jadi Model Nasional & Dorong Ekonomi Warga
PAD Terbatas, Gubernur Sulbar Tetap Kejar Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Evaluasi Triwulan I, Gubernur Sulbar Ingatkan Risiko APBD dan Pentingnya Data Akurat