MAMUJU – Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi menyetujui adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Sulawesi Barat.
“Kita menyambut baik, karena ini memang salah satu rekomendasi kita agar ada perampingan. Termasuk pengelola keuangan dan pendapatan mestinya dipisah,” kata Suraidah, Senin (20/6/2022).
Politisi Partai Demokrat itu berharap dengan perampingan OPD, bisa lebih fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulbar. Karena selama ini ibaratnya tidak bisa fokus.
“Saya juga berharapa mempersiapkan perampingannya sebelum pembahasan APBD Perubahan nanti,” ungkap Suraidah.
Selain itu, dengan adanya perampingan OPD bisa lebih efesien penggunaan anggaran dilingkup Pemprov Sulbar.
Apalagi, ada juga hutang melalui dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mesti dibayar.
“Pasti akan kehilatan jabatan, disisi lain kita harus berbenah. Jadi apa menjadi hasil evaluasi Pj Gubernur yah kita harus legowo demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Bukan, suka atau tidak suka kepada pimpinan OPD-nya. Melainkan, kata Suraidah kepentingan pembangunan daerah.
“Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat APBD Pemprov Sulbar. Kita ingin ada kemandirian dimasing-masing OPD,” tandasnya.(*)
(tribun.com/**)
Polda Sulbar Bangun Kantor PJR Pertama di Indonesia, Siap Jadi Model Nasional & Dorong Ekonomi Warga
PAD Terbatas, Gubernur Sulbar Tetap Kejar Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Evaluasi Triwulan I, Gubernur Sulbar Ingatkan Risiko APBD dan Pentingnya Data Akurat