Puluhan Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Mamuju Ikuti Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa

MAMUJU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat Menggelar Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh para camat dan kepala desa di Kabupaten Mamuju. Acara ini berlangsung di Aula Hotel Matos Mamuju, Jl Yos Sudarso, Binanga, Selasa (10/9/2024).

Dalam Kegiatan ini dibuka langsung Sekertaris daerah Kabupaten Mamuju, Suaib,  dan turut hadir pulaanggota DPD RI  Dapil Sulbar, Almalik Pababari, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Fauqi Achmad Kharir, dan Sejumlah Tamu undangan.

Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para kepala desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meminimalisir penyelewengan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Suaib, dalam Sambutannya mengungkapkan bahwa desa-desa di Mamuju saat ini mengelola anggaran desa sebesar Rp 84 miliar. Anggaran yang besar ini, menurutnya, memberikan peluang besar bagi desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.

“Namun, anggaran sebesar ini membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan mampu mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” kata Suaib.

Pada kegiatan yang sama Anggota DPD RI perwakilan Sulbar, Almalik Pababari, menyampaikan pihaknya akan fokus memantau penyaluran anggaran dari pusat ke daerah, terutama dana desa. Menurutnya, salah satu masalah yang sering ditemui adalah laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami selalu berupaya memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutur Almalik.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Fauqi Achmad Kharir, dalam mengungkapkan beberapa masalah yang sering muncul dalam pengelolaan dana desa.

Salah satunya adalah penggunaan anggaran desa yang belum optimal sehingga kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, kelemahan dalam manajemen kas dan aset desa membuka peluang terjadinya penyelewengan, serta rendahnya kepatuhan dalam pelaporan APBD desa. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani,” ujar Fauqi.

Dalam pengawasan yang dilakukan BPKP di seluruh Indonesia, ditemukan bahwa masalah ini juga terjadi di Mamuju.

Fauqi menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting), untuk memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa. (**)

About Author