Mamuju — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menerima audiensi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, Selasa, 13 Januari 2026, di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Audiensi tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan sinergi layanan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Polda Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Sulbar didampingi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat. Hadir mewakili Bapenda Sulbar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Gaffar. Turut hadir Direktur Lalu Lintas Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, serta Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ali Chandra.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah potensi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), khususnya kendaraan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih menggunakan nomor polisi luar Provinsi Sulawesi Barat.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan daerah yang seharusnya dapat dioptimalkan.
Dalam audiensi tersebut, Dirlantas Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, menyampaikan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong proses balik nama kendaraan bermotor ke plat Sulawesi Barat. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan PAD melalui optimalisasi BBNKB.
Selain membahas optimalisasi PAD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran juga menyinggung rencana pembangunan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, termasuk kesiapan menyiapkan lokasi lahan hibah dari Pemprov Sulbar sebagai bentuk sinergi dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan lalu lintas di daerah.
Secara terpisah, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kolaborasi antara Pemprov Sulbar, Bapenda, dan Polda Sulbar sangat penting, khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Dengan sinergi yang kuat, potensi PAD dapat dimaksimalkan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegasnya.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap terbangun komitmen bersama yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
Polda Sulbar Bangun Kantor PJR Pertama di Indonesia, Siap Jadi Model Nasional & Dorong Ekonomi Warga
PAD Terbatas, Gubernur Sulbar Tetap Kejar Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Evaluasi Triwulan I, Gubernur Sulbar Ingatkan Risiko APBD dan Pentingnya Data Akurat