Diplomasi Udang: Menyelamatkan Primadona Ekspor Indonesia

 

Oleh: Muh. Arifain Makkulau, SH., MH.

Tulisan Dahlan Iskan berjudul “Hidup Mati” menggambarkan betapa gentingnya situasi yang tengah dihadapi industri udang nasional. Bukan sekadar gangguan ekspor, melainkan krisis yang menyentuh aspek ekonomi, diplomasi, dan reputasi Indonesia di pasar global.

Satu kontainer udang Indonesia yang terdeteksi mengandung zat radioaktif Cs-137 di Amerika Serikat telah mengguncang seluruh rantai industri perikanan nasional. Akibatnya, Amerika Serikat—pasar tujuan 70 persen ekspor udang Indonesia—memberlakukan larangan total terhadap seluruh produk udang dari Indonesia, tanpa membedakan pelaku atau wilayah produksi.

Krisis ini ibarat serangan jantung bagi primadona ekspor non-migas Indonesia. Nilai devisa USD2,2 miliar, jutaan tenaga kerja, dan reputasi sebagai produsen udang terbesar di Asia Tenggara kini berada di ujung tanduk. Namun di balik krisis ini, tersimpan peluang besar untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola industri ekspor hasil laut.

1. Saatnya Diplomasi Cepat dan Terukur

Pemerintah harus segera menurunkan tim diplomasi khusus yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bapeten. Misi utamanya: menjelaskan kepada otoritas Amerika bahwa kontaminasi radioaktif hanya terjadi pada satu fasilitas di Cikande dan bukan berasal dari tambak atau proses produksi nasional.
Diplomasi teknis semacam ini dapat membuka ruang bagi pencabutan parsial embargo, sehingga ekspor dari pabrik lain yang aman tetap bisa berjalan.

2. Bangun Sistem Sertifikasi Nasional “Nir-Radioaktif”

Kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan rantai pasok ekspor. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Sertifikasi Produk Perikanan Aman Radiasi di bawah koordinasi Bapeten, BSN, dan KKP. Sertifikasi ini harus menjadi syarat ekspor sebagaimana food safety certificate internasional.
Langkah ini akan mengembalikan kepercayaan pembeli global bahwa udang Indonesia aman dan terstandar tinggi.

3. Penataan Zona Industri dan Keamanan Lingkungan

Insiden ini terjadi karena kedekatan fasilitas pengolahan udang dengan pabrik baja yang menggunakan Cs-137. Sudah saatnya pemerintah menerapkan zoning industri pangan ekspor, yang memisahkan lokasi pengolahan hasil laut dari industri berat.
Untuk kawasan yang sudah berdampingan, diperlukan buffer zone dan pengawasan berkala oleh Bapeten agar tidak terjadi kontaminasi lintas sektor.

4. Diversifikasi Pasar Ekspor

Ketergantungan besar pada pasar Amerika menjadi pelajaran mahal. Indonesia harus memperluas pasar ekspor ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan Timur Tengah.
Diplomasi ekonomi dapat dikemas dalam bentuk promosi seperti Indonesia Seafood Week untuk membangun kembali kepercayaan global terhadap produk laut Indonesia.

5. Kolaborasi Lintas Sektor dengan Industri Baja

Sumber masalah tidak boleh dibiarkan menjadi kambing hitam tanpa perbaikan sistemik. Industri baja nasional yang menggunakan Cs-137 perlu diawasi lebih ketat dengan sistem perizinan radiasi dan audit periodik oleh Bapeten.
Jika terbukti lalai, harus ada sanksi administratif dan kompensasi ekonomi karena dampaknya berskala nasional, bukan lokal.

6. Pulihkan Reputasi dan Lindungi Pekerja

Selain langkah teknis, pemulihan reputasi sangat penting. Pemerintah dan asosiasi udang perlu menggelar press conference internasional serta merilis laporan transparan tentang hasil investigasi dan langkah pemulihan.
Sementara itu, pekerja dan petambak yang terdampak harus dilindungi melalui subsidi pakan, insentif pajak, dan program padat karya perikanan, agar tidak terjadi gelombang pengangguran di sektor pesisir.

Momentum untuk Reformasi

Krisis ini bukan akhir, tetapi awal dari reformasi besar industri udang nasional. Jika pemerintah mampu mengelola krisis ini dengan cepat, transparan, dan terkoordinasi, Indonesia bukan hanya akan memulihkan reputasi ekspornya, tapi juga menegakkan standar baru keamanan pangan nasional.

Udang adalah simbol keunggulan maritim Indonesia. Menyelamatkan udang berarti menyelamatkan jutaan keluarga pesisir, menjaga devisa, dan mempertahankan harga diri bangsa di mata dunia.

About Author