Menjaga MBG sebagai Ekosistem, Bukan Sekadar Program

 

Oleh: Muh. Arifain Makkulau, SH., MH
Ketua Umum DPD I APPMBGI Sulawesi Barat

Gelombang keluhan akibat suspend beberapa SPPG di Sulawesi Barat tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai persoalan teknis atau administratif semata. Di lapangan, yang kita saksikan adalah terhentinya denyut ekonomi masyarakat mulai dari penerima manfaat, pemasok bahan baku, tenaga kerja, hingga relawan yang selama ini menggantungkan harapan pada keberlangsungan program MBG.

Sebagai Ketua Umum DPD I APPMBGI Sulawesi Barat, saya memandang bahwa kondisi ini justru membuka fakta penting: program MBG telah berkembang menjadi lebih dari sekadar program bantuan. Ia telah menjelma sebagai ekosistem ekonomi kerakyatan yang nyata, hidup, dan berdampak langsung pada masyarakat bawah.

Ketika satu SPPG dihentikan, maka yang terganggu bukan hanya satu titik operasional, tetapi sebuah rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Inilah yang harus dipahami secara utuh oleh seluruh pemangku kebijakan.

Oleh karena itu, pendekatan terhadap program MBG tidak bisa lagi menggunakan logika proyek yang kaku dan semata administratif. Kita perlu jujur mengatakan, bahwa kebijakan suspend yang tidak disertai sensitivitas terhadap dampak ekonomi, berpotensi menjadi disrupsi serius terhadap ekonomi lokal. Apalagi ketika masyarakat sudah menjadikan program ini sebagai sumber penghidupan.

Namun demikian, saya juga menegaskan bahwa MBG harus tetap dijaga dalam koridor tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Program sebesar ini justru harus berdiri di atas fondasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menjadi persoalan adalah pada cara dan pendekatan.

Penegakan aturan tidak boleh dilakukan dengan cara yang mematikan ekosistem yang sudah terbentuk. Suspend seharusnya menjadi instrumen koreksi yang terukur, bukan keputusan yang serta-merta memutus rantai ekonomi masyarakat. Harus ada ruang pembinaan, evaluasi bertahap, serta mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak, khususnya pelaku ekonomi kecil.

Di titik inilah peran negara dan seluruh stakeholder diuji—apakah hadir sekadar sebagai regulator, atau sebagai problem solver yang mampu memperbaiki tanpa merusak.

Kita tidak ingin program yang sudah menjadi harapan masyarakat justru kehilangan kepercayaan publik akibat pendekatan yang kurang tepat. Karena ketika kepercayaan itu runtuh, maka yang hilang bukan hanya keberlanjutan program, tetapi juga keyakinan masyarakat terhadap kehadiran negara.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang disalurkan, tetapi dari kemampuannya membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mampu bertahan dalam berbagai situasi.

Sebagai bagian dari APPMBGI, kami mendorong agar setiap kebijakan yang diambil ke depan tidak hanya berbasis pada aturan, tetapi juga pada pemahaman yang utuh terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena di balik setiap keputusan, ada kehidupan yang harus dijaga.

About Author