Said Didu Bongkar Bobroknya Pengelolaan BUMN.

VMSNEWS.NET – JAKARTA – Muhammad Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris BUMN periode 2005 -2010 ini kembali membongkar bobroknya sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)di Periode pertama Jokowidodo.

Said Didu mengaku bahwa, di periode pertama Jokowi itu tidak ada beban apapupun, tidak ada “Piring Kotor” sehingga bebas melakukan apa saja dan trush publik tinggi sekali.

Sementara pada periode kedua ia memprediksi sudah banyaknya kebobrokan.

Pada periode kedua piring sudah kotor semua, terjadi ketegangan politik yang tinggi, masyarakat sudah terbelah, trush lagi rendah – rendahnya, kemampuan keuangan lagi rendah. Jadi, betul – betul istilah saya, selamat saja Alhamdulillah, karena saya tau, saya 32 tahun didalam dan pahami betul bahwa kondisi negara lagi sangat berat sekali,” ujar Said Didu.

Bagi Said Didu, kondisi negara kita harus tau, dimana jatuhnya pemerintahan Indonesia itu dua kali yang tidak mulus, itu semuanya karena ekonomi. Bung Karno itu ekonomi, pak Harto itu ekonomi dan politik alatnya. Bukan karena politik, jadi jangan sampai pak Jokowi nanti habis waktunya menservice politik pencitraan yang sebenarnya penyebabnya ekonomi.

Perkiraan saya bahwa beberapa “piring kotor” yang saya sebutkan sejak awal yakni hukum menurunkan trush karena terjadi ketidakadilan, ini trush bukan masyarakat bawah saja, para pelaku usaha juga trushnya menjadi turun, jadi semua trush menjadi turun,” ujarnya.

Menurutnya, implikasi dari terjadinya Trush pada masyarakat bawah dan pelaku usaha turun, tentu ekonomi rakyat juga akan terganggu terganggu.

“Trush masyarakat bawah turun, pelaku usaha turun, kemudian nanti kombinasi pada saat terjadi kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, kemudian tabungan semua sudah habis, semua harga naik. Itu ekonomi rakyat sudah terganggu, nah masuklah istilah saya infrastruktur trep,” kata Said Didu.

Infrastruktur trep inilah yang tidak pernah dipikirkan, tidak sedikit negara yang mengalami seperti itu,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan bahwa Infrastruktur itu bagaikan pisau bermata dua, kalau dibangun tepat waktu dan tepat sasaran maka menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, tapi kalau salah, maka menjadi beban ekonomi. 

Ia memperkirakan akan terjadi beban ekonomi kedepan pada bulan Maret 2020.

Saya perkirakan ini sudah terjadi beban ekonomi, puncaknya nanti kira – kira Maret 2020, karena semua saat itu infrastruktur sudah jadi,”terangnya.

Kita nanti akan ketemu bandara Kerta Jati dimana – mana yang kosong, kita ketemu LRT, MRT atau alat transportasi yang seperti di Palembang, kereta bandara yang kosong semua.Nah itu, tagihan untuk membayarnya sudah masuk, sementara pemasukan tidak ada. Disitulah mulai terjadi kisruh,” Jelas pria kelahiran Pinrang 2 Mei 1962 ini.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kenapa MRT ini selamat, karena Pemda DKI punya uang untuk mensubsidi, nah LRT yang nanti dari Cibubur ke Jakarta itu utang, dan itu tidak mungkin pemerintah pusat mensubsidi, dan pemerintah DKI juga tidak bisa sehingga tiketnya mahal. Jadi, istilah saya bom infrastruktur yang dianggap sebagai pemicu ekonomi akan justru menjadi beban ekonomi. 

Selain itu kata dia, tol Jawa, dimana perhitungan jalan tol itu baru bisa layak kalau dengan perhitungan saya 100 Milliar/KM. Itu baru layak kalau ada 54 lewat/menit, itu baru layak dan itu baru BEP-nya.

Saya pernah lewat dari Jakarta sampai ke ujung tol di Jawa timur, 840 Meter, dan perhitungan saya kelihatannya itu 8 mobil/ menit, dan ini juga akan masuk trep yang kemudian akan rugi juga, nah itulah kenapa sekarang dijual,” kata Said Didu.

Nah, jangan sampai ini dijual dan asing masuk lalu kemudian akan menjadi beban politik lagi, sehingga menurut saya harus ada yang mengingatkan pak Jokowi, tetapi kelihatannya orang juga tidak mau mengingatkan,” ujarnya.

Trep – trep ini akan terjadi, nanti tol Sumatra yang dibanggakan akan kejadian seperti itu dan akan berdampak ke BUMN,” imbuh Said Didu.

Selain itu, ia juga membeberkan utang BUMN yang tiap tahun mengalami peningkatan.

BUMN ini akan lebih cepat bisa meledak, karena utang BUMN sekarang dimana pak Jokowi itu menambah utang BUMN dari Rp. 2.400 Triliun sekarang hampir Rp 6000 Triliyun,” bebernya.

Ini utang jangka pendek semua dan akan ditagih semua kira – kira akhir tahun ini,  makanya Januari itu benar – benar krusial, nah pada saat ini saya tau BUMN kemampuan membayarnya seperti Pertamina, PLN dimana saya paham betul kemampuan membayarnyatidak cukup. Dan memang tahun lalu ada problem lagi, karena dicoba diakali dibikin untung seperti di Tahun 2018 karena mau Pilpres, diatas buku untungnya,” jelas Said Didu.

Ia mengungkapkan, jadi, Pertamina, PLN, dan Garuda. Dimana kita udah tau Garuda mencucinya lewat swasta, sementara Pertamina dan PLN mencucinya lewat namanya piutang konfensasi dari pemerintah ke PLN dan Pertamina, sehingga seakan – akan ada utang pemerintah ke Pertamina dan PLN padahal itu tidak ada.

Ini semua akan terbuka diakhir tahun ini, jadi saya pikir mungkin piring yang pecah pertama sepertinya BUMN.” kunci Said Didu, Senin (06/01/20).

Maman]

About Author